23-6-2017. Ada rasa heran melihat spanduk besar yang menempel di fly over simpang Polda sejak sebulan ini. Rasa-rasanya bahkan jelas sekali kawasan ini masih masuk wilayah administratif Kota Palembang. Namun yang membingungkan spanduk besar itu justru berisi informasi tentang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin. Meskipun hanya informasi pelantikan, aku membaca lebih dari itu. Ada pesan tersirat pemberian ucapan selamat yang berlebihan kepada yang bersangkutan. Berlebihan sebab belum pernah ada spanduk sejenis untuk kabupaten lain.
Memang sulit mengaitkan antara spanduk dengan tempatnya menempel itu kalau bukan karena foto orang nomor satu di spanduk itu adalah anak dari Gubernur Sumatera Selatan saat ini. Dan informasi itu sudah menjadi konsumsi publik bahkan sebelum si anak memenangkan pilkada di daerahnya. Itulah kiranya yang membuat fokus permasalahan kita alihkan bukan pada kabupatennya melainkan siapa yang duduk di atas jabatan kepala daerah itu.
Satu sisi aku bangga melihat fenomena ini. Tapi di sisi lain aku mual. Persentasenya mungkin lebih besar mual daripada bangganya. Bangga ku hanya karena yang bersangkutan, baik ayah maupun anak yang menduduki jabatan kepala daerah tingkat I dan II itu adalah produk dari demokrasi yang sudah kita sepakati secara nasional. Bahkan aku tahu si anak memang terpilih karena masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin memang menginginkannya. Karena itulah perolehan suaranya begitu tinggi saat pilkada yang lalu.
Setelah terbuai rasa bangga yang hanya beberapa saat saja itu, aku lalu merasa "mual". Mual melihat drama politik itu. Ku rasa tidak perlu lah itu dilakukan. Semua orang sudah tahu kalau mereka berhubungan darah. Semua tahu bahwa mereka adalah pemenang kontes demokrasi kita. Seharusnya jika saja mereka memiliki rasa rendah hati, hal ini tidak perlu dilakukan. Melakukan hal tersebut justru menunjukan kesan bahwa ada niat yang memang berasal dari hasrat pribadi untuk membangun sebuah dinasti kekuasaan melalui reproduksi kekuasaan dari diri pribadi. Konkretnya: hasrat serakah jabatan. Ini adalah iklim yang tidak sehat di alam demokrasi kita.
Memang tidak/belum ada larangan atas setiap reproduksi kekuasaan seperti itu. Sebab semua orang dijamin oleh negara untuk maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah, termasuk anak dari pejabat yang sedang menjabat. Asal rakyat menyetujuinya dengan memberi suara mayoritas maka boleh saja terjadi seperti ini. Dan euforia keluarga atas keberhasilan reproduksi kekuasaan ini boleh saja dilakukan seperti yang kita bahas saat ini.
Namun, berbicara tentang kelayakan tentu berbeda. Dalam kehidupan kita ada hal-hal yang boleh dilakukan dan layak dilakukan, tapi ada juga yang boleh dilakukan tapi tidak layak dilakukan. Pameran reproduksi kekuasaan dengan bentuk apapun, apalagi seperti ini tergolong jenis yang kedua.
Tidak layaklah seorang kepala daerah tingkat I membuat sebuah perayaan yang berbeda hanya karena yang dirayakan adalah anaknya sendiri. Ini akan berdampak pada iklim demokrasi. Demokrasi akan berjalan dengan tidak sehat. Memancing keluarga-keluarga penguasa lain untuk menciptakan monopoli kekuasaan pula, dan secara tidak langsung menekan rakyat untuk tidak masuk dalam garis kontes demokrasi karena bukan anak siapa-siapa. Sehingga yang menjadi orientasi dari sistem demokrasi kita bukan pada kualitas diri tapi menjadi garis keturunan. Hal ini juga kemudian akan meluas kepada sikap persamaan ras, suku, agama, dan golongan tertentu. Sehingga primordialisme merajalela. Selogan-selogan "putra daerah" masih menjadi nilai jual yang tinggi. Padahal demokrasi bukan urusan "anak siapa dia?" "suku apa dia?" "orang daerah mana dia?" dan sebagainya, tapi demokrasi adalah urusan "apa yang bisa dialakukan untuk kemajuan sebuah wilayah?" tanpa perlu dikaitkan dengan embel-embel lain dan dirayakan dengan nuansa kekeluargaan dan primordial.
Aku masih berharap setiap kepala daerah mempunyai jiwa-jiwa super hero. Belajarlah dari Batman dan Spiderman. Mereka berjuang dengan memakai topeng masing-masing. Tujuannya tidak lain hanya untuk menyamarkan identitas dalam perjuangan mulia yang mereka lalukan: melawan setiap kejahatan. Mereka tidak mau khalayak tau siapa mereka, dari keluarga mana mereka, dan dari golongan mana mereka. Tidak ada hasrat untuk pamer diri. Sebab mungkin bagi mereka, kebaikan cukup hanya untuk diketahui diri sendiri dan Tuhan. Artinya mereka berjuang dengan menghindari sifat riak dan sombong. Dan celakanya itu adalah ajaran agama Islam, agama yang tidak dianut Batman mapun Spiderman, tapi agama yang justru dianut oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Musi Banyuasin dan agama yang dianut oleh kebanyakan kita semua di Indonesia.
